Apa yang harus ditemui oleh pengusaha VKP dan non-PKP tentang transaksi PPN? Lihat penjelasannya pada artikel ini
Pengusaha yang telah disahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai Wajib Pajak (PKP) suatu saat dapat memperdagangkan PPN dengan non-PKP.
Peraturan Menteri Keuangan No. IKLAN. 197/PMK.03/2013, pengusaha dengan pendapatan kurang dari Rp 4,8 miliar tergolong perusahaan kecil dan non-PKP.
Mereka tidak diperlukan tetapi dapat sebagai PKP dengan:
Mendaftar di Kantor Pelayanan Pajak untuk memenuhi persyaratan dan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPPKP). Konsultan Pajak
Ketentuan Pajak Perusahaan Non-PKP
Setiap perusahaan yang menyediakan barang/jasa kena pajak harus dikenakan pajak.
Namun, bagaimana dengan pengusaha yang berstatus PKP yang sama sekali dibebaskan dari kewajiban membayar pajak dan pelaporan?
Perusahaan non-PKP tidak memiliki kewajiban untuk mengajukan setoran PPN dan PPnBM, meskipun menyediakan barang/jasa kena pajak.
Jika orang yang bukan PKP menjual BKP ke PKP, dia tidak akan dapat memungut PPN dan menerbitkan tanda terima pajak untuk transaksi tersebut.
Perusahaan tidak diwajibkan untuk melaporkan PPN secara tepat waktu, sehingga dapat dikenakan biaya tambahan pelaporan pajak di kemudian hari (Biaya kepatuhan) itu turun.
Apakah PKP wajib menerbitkan faktur pajak dan memungut PPN saat melakukan transaksi dengan non-PKP?
Lantas, bagaimana dengan pengusaha PKP yang berurusan dengan non-PKP? Apakah wajib menerbitkan tanda terima pajak?
Pada prinsipnya, perusahaan harus secara ketat memilih mitra pemasok tingkat PKP untuk menerapkan semua metode pemungutan PPN.
Proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan ini dilakukan agar dilakukan sesuai dengan tata cara dalam peraturan perundang-undangan terkait:
1. Pajak Pertambahan Nilai sama dengan jumlah yang tercantum dalam tanda terima pajak yang diterbitkan oleh PKP (pemasok barang/jasa);
2. Pajak dibayar atas nama Penyedia/Rekan PKP;
3. Identitas PKP dan tanda terima pajak dicantumkan dengan jelas oleh SPT PPN PUT.
Namun dalam praktiknya, transaksi BKP kepada non-PKP sering terjadi.
PKP yang melakukan transaksi dengan non-PKP tetap wajib menyampaikan SPT Dengan mengisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan non-PKP.
Namun, tagihan pajak tidak dapat diajukan karena bukan PKP yang bersangkutan.
Tujuan penerbitan penerimaan pajak adalah untuk menghilangkan sanksi Pasal 14 4 4 UU STP.
Apa yang dapat dilakukan PKP ketika melakukan transaksi dengan non-anggota PKP?
1. PPN masih dipungut, Sesuai dengan anggaran
2. Hitung nilai gross-up (Nilai transaksi dikalikan 110/100) Ini akan menjadi transaksi “PPN” yang tercatat sebagai transaksi pemerintah dengan tarif Transaksi + PPN.
3. Pajak dibayar di atas nama bendahara. Jika invoice disetor atas nama pemasok, kemungkinan tidak ada PPN bagi mereka dan kemungkinan untuk kejadian di kantor.
4. Dilaporkan oleh PPN PUT, Transaksi biasanya didukung oleh bukti yang setara dengan tanda terima Tanda Terima Penjualan.
Bagaimana Jika PKP Membeli BKP dari Non PKP?
Tanda Terima Pajak PKP dan PPN atas Transaksi Pembelian BKP dari Pengusaha PKP.
Jika non-PKP membeli barang yang dibeli dari PPN PKP dan menjualnya kepada PKP, maka non-PKP tidak dapat memungut PPN yang diterima dari pengusaha PKP yang dibeli sebelumnya.
Bukan berarti tidak ada PPN atas harga barang yang dijual di luar PKP, tetapi tidak berarti seperti yang dijelaskan oleh harga modal.
Ada kekurangan transaksi tersebut karena PPN tidak dapat dihitung jika perusahaan Anda memiliki PKP dan kemudian membeli BKP untuk perusahaan non-PKP.
Untuk lebih memahaminya Anda dapat mempelajari contoh-contoh berikut:
Jika Anda tidak memiliki perusahaan PKP, belilah dengan harga Rp10.000.000.
Keuntungan 15% menjadi Rp 11.500.000 dan dijual kembali
Harga sudah termasuk Rp10.000.000 + Rp1.500.000 (keuntungan 15%) + Rp1.265,00 (PPN 11% karena Anda PKP).
Oleh karena itu, jika Anda bukan PKP, Anda harus membayar PPN tambahan untuk membeli.
Oleh karena itu, yang terbaik adalah melakukan transaksi dengan pengusaha PKP.
Lantas, apakah transaksi non-PKP dikenakan PPN?
PKP yang melakukan transaksi dengan non-PKP (pembeli) Anda masih perlu membuat pajak PKP dengan nomor NPWP tersebut tidak dapat dihitung karena transaksinya PKP.
Jika PKP BKP bukan dari PKP, maka Tidak dapat memungut PPN non-PKP. Dan menerbitkan SPT, tetapi BKP yang dijual masih mengandung PPN terkait dengan nilai modal.
Itu menjelaskan apa yang harus dilakukan jika Anda memiliki transaksi dengan pengusaha PKP, apakah diperlukan PPN atau tidak. Semog informasi yang telah disampaikan dapat membantu Anda. https://proconsult.id/
